PENGUMUMAN DESAIN INDUSTRI

Pengumuman Desain Industri dapat dilihat lebih detil berikut gambar desain industri.
Formulir:  FORM DETIL PENGUMUMAN DESAIN INDUSTRI.
Informasi:
.
.
.
.


PENGUMUMAN DESAIN INDUSTRI
IPINDO®
layanan online
Konsultan HKI Terdaftar
pada
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementeri Hukum & HAM
Republik Indonesia

 


Pengumuman Desain Industri

Pengumuman Desain Industri dapat dilihat pada DATA PENGUMUMAN DESAIN INDUSTRI.

Anda pun dapat meminta detil data pengumuman desain industri dengan mengisi FORM DETIL PENGUMUMAN DESAIN INDUSTRI.

contoh detil pengumuman desain industri:

Nomor Permohonan : A00201500363
Tanggal Penerimaan : 16 Februari 2015
Prioritas : 2014-017880 18/08/2014 JP
Kelas Locarno : 12-08
Judul Desain : MOBIL
Klaim : Bentuk dan konfigurasi
Nama Pemohon : HONDA MOTOR CO,. LTD
Alamat Pemohon : 1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan
Pendesain : UCHIYAMA Shinya (JP)
Gambar Desain:
contoh detil pengumuman desain industri


tags: IPINDO intellectual property indonesia - Layanan Online Konsultan HKI Terdaftar pada Dirjen HKI.

Pengumuman Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tenang Desain Industri.

Pasal 25

  1. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
    1. nama dan alamat lengkap Pemohon;
    2. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
    3. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
    4. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
    5. judul Desain Industri; dan
    6. gambar atau foto Desain Industri.
  3. Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.
  4. Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.
  5. Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

 

IPINDO® || SK. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia . No.: M.HH-40.HI.07.01 2011 ||
   081572345669 - call:081222203669

Konsultan HKI Terdaftar

Konsultan HKI Terdaftar

Konsultan HKI Terdaftar.
Nomor: 552
SK. Menteri Hukum & HAM
Republik Indonesia
No.: M.HH-40.HI.07.01 2011

 

Live Chatting

 

Go to top