Penggunaan Merek Yang Masih Dalam Proses Permohonan Pendaftaran Dalam Perdagangan Barang/Jasa.

Hak Eksklusif Merek

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (pasal 1 Nomor 5 UU no 20 Th 2016 ttg. Merek & IG)

Pemberian hak eksklusif atas merek akan diberikan oleh Negara apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pendaftarannya diterima oleh pihak DJKI yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek.
Wujud hak ekslusif tersebut dinyatakan dalam tiga bentuk tindakan, yakni:

  1. Pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk menggunakan sendiri mereknya;
  2. Pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut;
  3. Pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut.

Bagaimana dengan merek yang dalam proses permohonan pendaftaran?
Karena hak eksklusif merek hanya diberikan kepada merek terdaftar, maka merek yang dalam proses permohonan pendaftaran tidak memiliki hak eksklusif diatas.

Ketentuan Pidana

Pasal 100 (UU no 20 Th 2016 ttg. Merek & IG).
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jika merek yang masih dalam proses permohonan pendaftaran digunakan sebelum terdaftar, dan ternyata sama pada keseluruhannya (ataupun yang mempunyai persamaan pada pokoknya) dengan Merek terdaftar milik pihak lain, maka dapat dipindakan jika penggunaanya tanpa seizin pemilik merek terdaftar tersebut.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas merupakan delik aduan. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Untuk itu sedini mungkin dilakukan Pedaftaran Merek agar merek anda mendapatkan Hak Eksklusif dan Perlindungan Hukum.

IPINDO® || SK. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia . No.: M.HH-40.HI.07.01 2011 ||
   081572345669 - call:081222203669

Konsultan HKI Terdaftar

Konsultan HKI Terdaftar

Konsultan HKI Terdaftar.
Nomor: 552
SK. Menteri Hukum & HAM
Republik Indonesia
No.: M.HH-40.HI.07.01 2011

 

Live Chatting

 

Go to top