pengurusan HKI online

Pengurusan HKI online

KONSULTAN HKI

Konsultan HKI IPINDO adalah Konsultan HKI Terdaftar yang memberikan layanan Online dengan menggunakan Advanced IP Management System memudahkan anda dalam pengurusan HKI online, diantaranya melakukan :
Pendaftaran Merek
Pendaftaran Paten
Pendaftaran Hak Cipta
Pendaftaran Desain Industri
Pengajuan Sanggahan, Oposisi, Banding, Pengalihan Hak, dll.

HKI dalam sebuah produkHKI DALAM SEBUAH PRODUK

Sebuah produk dapat memiliki bermacam-macam jenis Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai contoh misalnya sebuah Handphone. Merek: Samsung, Nokia, dll; Paten: Teknology layar sentuh, dll; Hak Cipta: Program Aplikasi, Game, dll; Desain Industri: Desain bentuk dan konfigurasi keypad, dll.

pengasan merek

PENGAWASAN MEREK

Memantau dan mengawasi apabila terdapat merek yang disetujui Dirjen HKI, namun memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek anda.
Mengawasi apabila terdapat pihak lain yang mendaftarkan merek anda dengan itikad buruk.

Apabila terdapat pendaftaran merek yang menjeplak, meniru, atau memdompleng merek anda, selama merek tersebut masih dalam masa pengumuman (3 bulan) anda dapat mengajukan keberatan (oposisi) kepada Dirjen HKI. Apabila keberatan anda diterima, Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis bahwa Permohonan Pendaftaran Merek tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak.

Dapatkan layanan GRATIS hanya di IPINDO, klik disini untuk PENGAWASAN MEREK

APA ITU HAK CIPTA

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Info detil klik INFORMASI HAK CIPTA

Konsultan HKI KONSULTAN HKI

Konsultan HKI atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Pasal 1 butir 1 PP Nomor 2 Tahun 2005 rentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual)

Pendaftaran Paten, Merek, Desain Industri, Melalui Konsultan HKI.
Permohonan Pendaftaran Paten, Merek, Desain Industri menurut Undang Undang dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau melalui Kuasanya. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual bukan kepada pihak lainnya. (sesuai kententuan Undang-Undang: no 14 tahun 2001 tentang Paten, no 15 tahun 2001 tentang Merek, no 31 tahun 2000 tentang Desain Industri)

Hak dan Kewajiban Konsultan HKI menurut PP no 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Pasal 8

  1. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal.
  2. Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat kuasa.
  3. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
  4. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban:
    • a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;
    • b. melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan
    • c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
  5. Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.

 Publikasi tentang jasa Konsultan  HKI (Kode Etik Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia)

  1. Publikasi tentang jasa Konsultan  HKI   tidak dibenarkan memuat  informasi  yang  tidak  benar, menyesatkan, mendiskreditkan  Konsultan  HKI  lain, dan memuat  unsur-unsur  yang  dapat  menimbulkan  pengaruh  buruk terhadap  citra  dan  martabat  profesi  Konsultan HKI.
  2. Konsultan  HKI  tidak  dibenarkan  untuk  menyatakan,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  bahwa  Konsultan  HKI  yang  bersangkutan mempunyai  pengaruh  dan/atau  mempunyai  kemampuan  untuk mempengaruhi  pegawai  instansi  pemerintah  terkait;
  3. Konsultan HKI tidak  dibenarkan  untuk  menjamin, atau pernyataan  lain yang  mengindikasikan  adanya  jaminan, bahwa  apabila suatu pengurusan kepentingan  diberikan  kepada  Konsultan  HKI  tersebut  maka pengurusan kepentingan  tersebut  dipastikan  dapat  berhasil.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Go to top