FILING DATE

Pendaftaran Merek terjamin, mudah, dan terpercaya.
Formulir:  .
Informasi:

.
.


FILING DATE
IPINDO®
layanan online
Konsultan HKI Terdaftar
pada
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementeri Hukum & HAM
Republik Indonesia

 


Filing Date

Filing Date atau Tanggal Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek diatur dalam pasal pada berikut:


Undang-Undang no 15 tahun 2001
Bagian Keempat
Waktu Penerimaan Permohonan
Pendaftaran Merek
Pasal 15

  1. Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
  2. Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
Bagian Pertama
Syarat dan Tata Cara Permohonan
Pasal 7

  1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
    1. tanggal, bulan, dan tahun;
    2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
    3. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
    4. warna warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur unsur warna;
    5. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
  2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
  3. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
  4. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
  5. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
  6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
  7. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
  8. Ketentuan mengenai syarat syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

  1. Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
  3. Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

  1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
  2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Merek
dengan Hak Prioritas
Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 12

  1. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
  2. Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Daftarkan merek anda melalui IPINDO, dari mulai persyaratan hingga sertifikasi semua ditangani IPINDO Layanan Online Konsultan HKI Terdaftar pada Dirjen HKI. Anda hanya mengisi FORM PENDAFTARAN MEREK.

IPINDO® || Layanan Online Konsultan HKI Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
SK. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia . No.: M.HH-40.HI.07.01 2011 || +6281572345669

Go to top